Infrastruktur Bandara Labuan Bajo Pemerintah gandeng swasta, infrastruktur menjadi fokus Pemerintahan Jokowi-JK saat ini. Hal itu terbukti melalui jumlah anggaran pembangunan infrastruktur pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Dari tahun ke tahun, anggaran infrastruktur terus meningkat, mulai Rp 154,7 triliun pada 2014 menjadi Rp 269,1 triliun pada 2016 dan mencapai Rp 401,1 triliun pada APBN-P 2017.
Pemerintah telah membuat skema kerjasama BUMN dan pengusaha swasta lokas untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Hal ini termasuk dalam upaya pemerintah yang ingin menghemat penggunaan APBN.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengaku masih mencari pengusaha lokal untuk membangun bandara Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah ingin memberi kesempatan pada pihak swasta untuk mengerjakan proyek bandara Labuan Baju tanpa ada bantuan dari BUMN.
“Saya terbuka swasta nasional untuk masuk di Labuan Bajo,” ujar Budi.
Cara ini juga sangat efektif untuk menghemat penggunaan APBN pemerintah dengan membuat kerjasama BUMN dan pengusaha swasta lokal guna mendorong pembangunan infrastruktur di bandar udara (bandara) Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
Pihak swasta juga mempunyai kesempatan untuk mengelola bandara bersama AP I dan AP II, dengan syarat saham mayoritas tetap dimiliki oleh BUMN.
“Kalau swasta mau join, silahkan. Tapi tetap BUMN sebagai mayoritas,” ungkap Budi.
Selain badan usaha milik negara (BUMN), pemerintah mengajak pihak swasta untuk terlibat aktif mendanai infrastruktur. Bahu-membahu itu diharapkan mempercepat pembangunan sehingga dampak kehadiran infrastruktur bisa segera dirasakan publik.
Air Asia Group pun sudah melirik Labuan Bajo sebagai destinasi untuk rute penerbangan baru. Namun, maskapai berbiaya murah ini belum bisa beroperasi ke Labuan Bajo karena terkendala infrastruktir bandara yang belum memadai.
