JAKARTA – PT Angkasa Pura I (Persero) menilai rencana Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menawarkan bandar udara (bandara) yang selama ini dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada pihak swasta masih dalam tahap check market.
“Jadi ingin melihat bagaimana respons masyarakat jika ini dikomersilkan,” kata Direkrut Utama AP I Tommy Soetomo saat ditemui dalam acara Peresmian Media Centre dan Logo HUT ke-50 di kantor pusat AP I, Jakarta, Jumat (3/1/2014).
Tommy menjelaskan, jika memang rencana tersebut terealisasi, maka AP I akan mencoba menyatukan antara bandara Labuan Bajo dengan Bali. Penyatuan kedua bandara tersebut sesuai potensi di setiap wilayah.
“Tapi kalau menurut market ini menarik, bandara yang prospek kami berminat, seperti Labuan Baju dan Bali kita akan gabungkan itu kan turis destination,” paparnya.
Seperti yang diketahui, pemerintah menawarkan 10 bandara yang dipegang oleh UPT Kemenhub dikelola oleh swasta. Alasan dilepasnya pengelolaan bandara pada pihak swasta tidak lain karena alasan pendanaan. Pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mengelola bandara.
Sebanyak 10 bandara yang ditawarkan, antara lain Bandara Sentani (Jayapura), Bandara Mutiara (Palu), Bandara Juwata (Tarakan), Bandara Matahora (Wakatobi), Bandara Sultan Babullah (Ternate), Bandara Tjilik Riwut (Palangkaraya), Bandara Komodo (Labuan Bajo), Bandara Hanandjoedin (Tanjung Pandan), Bandara Fatmawati (Bengkulu), Bandara Raden Inten II (Lampung). (kie) (wdi)
