DKI Desak Pusat Benahi Infrastruktur

19

RENCANA pengoperasian Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, sebagai bandara penerbangan sipil, terus mendapatkan perhatian berbagai pihak. Salah satunya dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama. Orang nomor dua di DKI itu mendesak Pemerintah Pusat agar memperbaiki bahu jalan tol dikhususkan untuk jalur bus kota. Harapannya, pengunjung bandara Halim khususnya nanti beralih menggunakan angkutan umum.

Bagi Ahok, pengoperasian Bandara Halim PK sebagai tempat penerbangan sipil mulai 10 Januari 2014, memang sudah merupakan pilihan akhir. Hal ini mengingat kepadatan yang terjadi di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang. Sehingga apapun resikonya, Halim harus siap menjadi Bandara penunjang penerbangan sipil. Namun karena minimnya sarana prasarana, untuk tahap awal hanya melayani penerbangan domestik.

“Mau tidak mau harus dilakukan. Itu saya bilang kalau tidak ada kerbau untuk bajak sawah, ya kuda dipakai. Habis bagaimana lagi kan tidak ada pilihan,” ujar Ahok usai menjadi pembicara saat “Dialog interaktif dalam rangka peringatan hari anti korupsi sedunia” yang digelar di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya A Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat (20/12).

Untuk mencegah adanya kepadatan lalulintas terutama di jalan tol, Ahok akan meminta pada Kementerian Perhubungan agar membolehkan bus melintas di bahu jalan tol. Hanya masalahnya, bahu jalan itu kekuatannya tidak seperti jalan utama. Karenanya ia meminta pada Kemenhub dan Jasa Marga agar memperbaiki struktur bahu jalan tol sehingga layak dilintasi bus kota.

“Masalahnya bahu jalan tol itu tidak dirancang sekuat jalan utama. Makanya bahu jalan itu harus diperbaiki dulu, kami akan minta pada Kemneterian Perhubungan dan PT Jasa Marga. Pokoknya bagaimana caranya bahu jalan tol itu bisa layak dilintasi bus kota,” ujarnya.

Sementara, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A, Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, Patmoyo Tri Wikanto mengatakan, sejauh ini sudah berkoordinasi dengan pihak PT Angkasa Pura II. Terutama menyangkut sarana dan
prasarana yang harus disiapkan dalam pelayanan masyarakat.

“Pengawasan harus ada standarnya, baik segi keamanan penerbangan maupun keselamatan penumpang. Kemudian barang-barang bawaan penumpang harus melewati pemeriksaan menggunakan X-Ray,” ujar Patmoyo. Sejauh ini pihaknya berkonsenstrasi dalam mengawasi keluar masuk barang melalui Bandara Halim Perdana Kusuma. Alat pemeriksaan X-Ray, di Bandara ini baru ada dua unit. Yakni untuk barang-barang kargo dan barang bawaan para penumpang pesawat.

Sejatinya memang harus ada penambahan alat X-Ray mengingat akan terjadi penambahan jumlah penerbangan. Namun sayang  diatak menyebut jumlah ideal alat X-Ray tersebut. Prinsipnya X-Ray dapat memenuhi kebutuhan dalam pelayanan pada masyarakat. Penambahan X-Ray juga harus disesuaikan dengan kondisi fisik Bandara Halim. Jangan sampai penambahan alat tersebut akan sia-sia.

Termasuk jumlah SDM yang melakukan pengawasan di Bandara Halim, saat ini masih dianggap kurang. Sebab hanya 69 anggota. Jika nanti jadi ada pengoperasian penerbangan sipil maka harus ada penambahan SDM. Sayangnya ia juga tak menyebut angka riil personil yang harus ditambah. Di Bandara Halim, hanya terdapat 2 gate (gerbang), yakni gate kedatangan dan gate keberangkatan. (dni)

Sumber: http://www.jpnn.com/read/2013/12/21/206801/DKI-Desak-Pusat-Benahi-Infrastruktur-