Lion Air Group mengakui kapasitas Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, terbatas. Namun begitu, potensi Bandara Halim masih terbilang baik. “Potensi Halim masih lumayan dan bisa menambah slot penerbangan malam,” ujar Presiden Direktur Lion Air Group Edward Sirait di Batam Aero Technic, Kamis (10/3).
Edward menambahkan saat ini penumpang di Bandara Halim Perdanakusuma mencapai 4.000 penumpang perhari atau sekitar 1,3 juta penumpang per tahun. Ia pun menjelaskan bahwa keterbatasan kapasitas tersebut berdampak pada slot penerbangan maskapai.
“Kapasitas disana terbatas. Kalau ada (maskapi penerbangan) yang tidak bisa masuk jangan lantas salahkan kami,” jelas Edward.
Lebih lajut, Edward mengungkapkan kondisi ini semakin terasa dengan adanya slot penerbangan khusus untuk kepentingan negara seperti, penerbangan VIP dan kepentingan TNI AU.
Perjanjian kerjasama pengelolaan Bandara Halim, tambah Edward, antara PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS) dengan Induk Koperasi Angkatan Udara (Inkopau) tinggal 15 tahun lagi. Namun begitu, kerjasama ini masih bisa diperpanjang hingga 5 tahun kedepan.
Edward belum mau mengungkapkan itung-itungan investasi pengembangan dan pengelolaan Bandar Udara Halim Perdanakusuma. Alasannya, pihak Lion belum memegang salinan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait ditolaknya upaya Peninjauan Kembali (PK) untuk pengelolaan Halim oleh PT Angkasa Pura II (Persero) pada 11 Februari lalu.
“Semua informasi dan data, itungan investasi, ke depan itu itungan bisnis tersendiri. Kami belum tau apakah ke depan pengelolaan Halim akan menguntungkan atau tidak. Sebab yang diperhitungkan tidak hanya yang komersial. Kami sudah akui bahwa kepentingan negara akan didahulukan,” tegas Edward.
Sebelumnya, Corporate Secretary PT Angkasa Pura II Agus Haryadi mengatakan, pihaknya belum menerima surat pemberitahuan putusan MA. Namun, Agus memastikan layanan penumpang tetap berjalan normal. Jaminan pelayanan itu meliputi kepastian jadwal penerbangan hingga kepastian slot penerbangan. AP II juga memastikan tidak akan ada penghentian operasi bandara akibat sengketa pengelolaan.
