Progres pengerjaan proyek jalur ganda (double track) dan elevated jalur kereta api Medan-Kualanamu ditargetkan selesai November 2018. Dalam peninjauan proyek jalur ganda yang dilakukan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, proyek jalur ganda ini telah mencapai 90 persen.
“Dengan pembangunan double track dan elevated ini, harapan kita, headway yang ke Kualanamu akan lebih baik yakni meningkat tiga kali lipat dan memberikan layanan yang lebih baik bagi penumpang. Kita harus melakukan upaya yang lebih maksimal, dari segi pembangunan maupun utilisasi dari segi kereta api itu sendiri,” ujar Menhub dalam siaran pers di situs resmi Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan RI, Kamis (18/1/2018).
Proyek pembangunan double track KA Medan-Bandara Kualanamu adalah sepanjang 32 KM. Dari 32 KM, sepanjang 10 KM akan menjadi elevated. Dengan dibangunnya double track maka diharapkan perjalanan dari Medan ke Bandara Kualanamu dan sebaliknya menjadi lebih cepat. Juga akan meningkatkan pejalanan KA Bandara di mana saat ini 42 perjalanan perhari menjadi 76 perjalanan perhari. Artinya bisa mengangkut penumpang tiap 30 menit.
Menurut Menhub saat ini load factor kereta bandara Kualanamu hanya 30 persen. Oleh karenanya Menhub menghimbau kepada masyarakat Medan untuk menggunakan KA karena ramah lingkungan dan memberikan solusi bagi kemacetan yang begitu padat.
“Harapannya masyarakat Medan menggunakan fasilitas ini dengan baik. Kita akan secara cepat menyelesaikan ini dan menjadi kebanggan bagi masyarakat Medan. Saat ini ada sembilan perlintasan sebidang yang kita selesaikan, sehingga dapat mengurangi kemacetan,” tutur Menhub.
Menhub menambahkan untuk tarif kereta bandara tersebut akan dibanderol Rp 100 ribu. Tarif tersebut kemungkinan berubah apabila ada pemberian subsidi dari pemerintah dan sponsor dari pihak lain.
“Untuk tarif saya pikir kita masih di Rp. 100 ribu, mungkin kita berikan substitusi lain bukan tarif. Karena PT Railink itu swasta, kalau kita berikan lebih rendah, saya khawatir kepastian hukum dari mereka yang telah ditetapkan melalui FS tidak terjadi. Biasanya di kota-kota yang lain itu disubsidi oleh pemerintah daerah, nanti coba kita bicarakan dengan Pemerintah Daerah untuk pemberian subsidi atau sponsor dari pihak lain. Jadi tarif akan turun apabila mendapatkan subsidi dan sponsor dari pihak lain,” papar Menhub.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan untuk proyek transportasi apabila ada tambahan seperti untuk meningkatkan kapasitas, ada baiknya untuk melibatkan pihak swasta dengan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha). Hal ini karena anggaran Kementerian Perhubungan sangat terbatas.
“Kita bisa membangun lebih banyak apabila melibatkan swasta. Pembiayaannya dapat kita pikirkan. LRT salah satu yang kita bayangkan di Medan sebagai calon proyek yang dapat menggunakan skema KPBU. Untuk subsidi tarif akan kita lihat,” kata Menkeu.
Menkeu menyebut seperti biasanya anggaran pemerintah itu untuk menyelesaikan proyek selama tiga tahun. Menurutnya dengan tiga tahun itu kalau dengan proyek yang sangat besar akan menghabiskan anggaran.
“Oleh karenanya yang dapat digunakan adalah menggunakan swasta dan kita hitung bagaimana nyicilnya. Untuk KPBU di Sumut belum banyak. Saat ini sedang kita rintis itu termasuk LRT itu,” tutup Menkeu.
